Pemerintah Jerman Menolak Pemotongan Tunjangan untuk Pengungsi Ukraina

Pemerintah Federal Jerman memutuskan untuk tidak melakukan pemotongan dukungan negara bagi pengungsi perang Ukraina. Keputusan ini didukung oleh Partai Hijau. Juru bicara pemerintah, Steffen Hebestreit, menjelaskan bahwa tidak ada rencana untuk memberikan tunjangan pencari suaka kepada orang-orang yang melarikan diri dari Ukraina sebagai pengganti Bürgergeld di masa depan. Seorang juru bicara Kementerian Tenaga Kerja Federal juga menekankan integrasi cepat para pengungsi ke pasar kerja berkat keikutsertaan pusat-pusat kerja (Jobcenter). Sekretaris Jenderal Partai FDP, Bijan Djir-Sarai, dalam wawancara dengan surat kabar "Bild" menuntut agar pengungsi perang yang baru tiba dari Ukraina tidak lagi menerima pembayaran Bürgergeld, melainkan harus tunduk pada Undang-Undang Tunjangan Pencari Suaka. Tuntutan serupa juga datang dari partai CDU/CSU dan kelompok parlementer FDP. Menteri Dalam Negeri Brandenburg, Michael Stübgen (CDU), juga mencurigai pembayaran Bürgergeld kepada pengungsi Ukraina dan menyebutnya sebagai hambatan untuk mendapatkan pekerjaan. Ketua Partai Hijau, Omid Nouripour, menolak usulan-usulan ini dan menyebutnya sebagai "tidak efektif." Menurutnya, penting untuk mempercepat integrasi pengungsi ke pasar kerja melalui apa yang disebut Job-Turbo. Ia menekankan bahwa peralihan kepada tunjangan pencari suaka bersifat kontraproduktif karena peraturan tersebut akan mempersulit akses ke pasar kerja. Nouripour mengakui bahwa Jerman lebih rendah dalam hal tingkat partisipasi kerja dibandingkan dengan internasional, tetapi tidak mengaitkannya dengan Bürgergeld. Sejak Juni 2022, pengungsi Ukraina di Jerman menerima jaminan sosial dasar, setelah sebelumnya hanya menerima tunjangan berdasarkan Undang-Undang Tunjangan Pencari Suaka dalam bulan-bulan awal perang. Peraturan ini juga berlaku di negara-negara UE lainnya berdasarkan Directive Mass Influx, yang menghindarkan pengungsi dari mengajukan permohonan suaka. Menurut juru bicara Kementerian Dalam Negeri Federal, Maximilian Kall, Menteri Dalam Negeri Nancy Faeser (SPD) menyambut baik perpanjangan peraturan ini, tetapi menyerukan pembagian pengungsi yang lebih adil di Eropa. Pada bulan Maret 2024, menurut Badan Tenaga Kerja, 185.000 warga Ukraina bekerja dalam pekerjaan yang wajib dikenakan asuransi sosial, meningkat 127.000 sejak dimulainya perang. Selain itu, 47.000 warga Ukraina bekerja dalam pekerjaan paruh waktu, meningkat 39.000 dari sebelum perang. Banyak dari mereka menunggu tempat penitipan anak atau mengikuti kursus bahasa.