Pendapatan Pemerintah Thailand

Nilai Pendapatan Pemerintah terbaru untuk Thailand

Harga

206,33 miliar THB

Perubahan +/-

+13,37 miliar THB

Perubahan Persentase

+6,93 %

Rata-rata

125,18 miliar THB

Tertinggi sepanjang masa

416,43 miliar THB

1/6/2026

Terendah sepanjang masa

14,66 miliar THB

1/10/1987

Nilai saat ini dari Pendapatan Pemerintah di Thailand adalah 206,33 miliar THB. Pendapatan Pemerintah di Thailand meningkat menjadi 206,33 miliar THB pada 1/8/2026, setelah sebelumnya sebesar 192,97 miliar THB pada 1/7/2026. Dari 1/10/1987 hingga 1/8/2026, rata-rata PDB di Thailand adalah 125,18 miliar THB. Nilai tertinggi sepanjang masa dicapai pada 1/6/2026 dengan 416,43 miliar THB, sedangkan nilai terendah tercatat pada 1/10/1987 dengan 14,66 miliar THB.

Sumber: Bank Of Thailand

Pendapatan Pemerintah di Thailand naik pada 1/8/2026 dari 192,97 miliar THB pada 1/7/2026 menjadi 206,33 miliar THB. Pendapatan Pemerintah di Thailand rata-rata 125,18 miliar THB dari 1/10/1987 hingga 1/8/2026, mencapai rekor tertinggi sepanjang masa 416,43 miliar THB pada 1/6/2026, dan rekor terendah 14,66 miliar THB pada 1/10/1987.

Pendapatan Pemerintah

Pendapatan Pemerintah

  • 3 tahun

  • 5 tahun

  • 10 tahun

  • 25 Tahun

  • Maks

Pendapatan negara
Tanggal
Pendapatan negara
1 Jan 2026
225,34 miliar THB
2 Jan 2026
182,14 miliar THB
3 Jan 2026
195,85 miliar THB
4 Jan 2026
255,79 miliar THB
5 Jan 2026
248,37 miliar THB
6 Jan 2026
416,43 miliar THB
7 Jan 2026
192,97 miliar THB
8 Jan 2026
206,33 miliar THB
Akses data ini lewat Eulerpool API

Pendapatan Pemerintah Riwayat

Pendapatan Pemerintah — Riwayat
TanggalNilai
206,33 miliar THB
192,97 miliar THB
416,43 miliar THB
248,37 miliar THB
255,79 miliar THB
195,85 miliar THB
182,14 miliar THB
225,34 miliar THB
256,91 miliar THB
141,92 miliar THB
...

Pendapatan Pemerintah

Pendapatan Pemerintah merujuk pada semua penerimaan yang diperoleh pemerintah, termasuk pajak, bea cukai, pendapatan dari badan usaha milik negara, pendapatan modal, dan bantuan luar negeri. Pendapatan Pemerintah merupakan bagian dari perhitungan keseimbangan anggaran pemerintah. Pendapatan Pemerintah di Thailand adalah penerimaan tunai dari aktivitas operasional.

Apa itu Pendapatan Pemerintah?

Penerimaan Pemerintah: Uraian Makroekonomi yang Mendalam Penerimaan Pemerintah merupakan komponen vital dalam analisis makroekonomi yang berfungsi sebagai fondasi bagi keberlangsungan ekonomi negara. Dalam konteks keterhubungan makroekonomi, penerimaan pemerintah memainkan peran signifikan dalam menentukan kebijakan fiskal, menyokong pembangunan infrastruktur, dan menyediakan layanan publik yang esensial. Sebagai platform profesional yang menampilkan data makroekonomi, Eulerpool memiliki komitmen untuk menyediakan informasi terperinci dan akurat mengenai setiap aspek penerimaan pemerintah, termasuk komponen utama, sumber penerimaan, serta dampaknya terhadap ekonomi secara keseluruhan. Secara umum, penerimaan pemerintah dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis utama yaitu: pajak, non-pajak, dan dana lainnya. Pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan pemerintah yang mencakup berbagai jenis seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Bea dan Cukai. Pajak-pajak ini dikumpulkan dari individu dan perusahaan untuk mendanai berbagai program pemerintah. Pajak Penghasilan, misalnya, diambil dari pendapatan individu dan laba perusahaan, sementara Pajak Pertambahan Nilai dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi barang dan jasa. Selain pajak, penerimaan non-pajak juga berkontribusi signifikan terhadap pendapatan nasional. Penerimaan ini dapat berasal dari dividen BUMN, denda dan sanksi, serta keuntungan dari aset pemerintah. Dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu kontributor utama dalam kategori ini. Pemerintah memiliki berbagai BUMN yang aktif dalam sektor strategis seperti minyak, gas, pertambangan, perbankan, dan transportasi. Pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan ini dalam bentuk dividen disalurkan kembali ke kas negara untuk membiayai pengeluaran publik. Selain itu, dana dari pinjaman, hibah, dan kontribusi internasional juga memberikan dorongan tambahan bagi penerimaan negara. Pinjaman jangka panjang dari lembaga internasional seperti Bank Dunia dan IMF sering kali digunakan untuk membiayai proyek-proyek besar infrastruktur. Hibah dari negara-negara sahabat atau organisasi internasional juga kerap disumbangkan untuk program-program kemanusiaan dan lingkungan yang mendesak. Penting untuk dicatat bahwa struktur dan komposisi penerimaan pemerintah sangat beragam antar negara, tergantung pada struktur ekonomi, kebijakan fiskal, dan tingkat pembangunan. Negara-negara maju umumnya memiliki sumber penerimaan yang lebih beragam dan stabil karena ekonomi mereka yang lebih matang dan sistem perpajakan yang lebih efisien. Di sisi lain, negara berkembang mungkin lebih bergantung pada penerimaan dari sektor tertentu, seperti pertanian atau pertambangan, serta bantuan internasional. Dampak penerimaan pemerintah terhadap ekonomi tidak bisa diabaikan. Penerimaan yang cukup dan stabil memungkinkan pemerintah untuk merancang dan melaksanakan kebijakan fiskal yang efektif. Kebijakan fiskal yang efektif, pada gilirannya, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketimpangan sosial. Anggaran belanja negara yang didukung oleh penerimaan yang memadai dapat diarahkan untuk membiayai proyek infrastruktur, menyediakan layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, serta berbagai program sosial lainnya. Selain itu, penerimaan pemerintah juga memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi makro. Dalam konteks ini, pemerintah dapat menggunakan penerimaan untuk mengelola siklus ekonomi, mengurangi dampak negatif dari fluktuasi ekonomi global, dan memitigasi risiko-risiko ekonomi lainnya. Sebagai contoh, dalam keadaan resesi, pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran publik untuk mendorong permintaan agregat dan menstabilkan ekonomi. Penerimaan juga berkaitan erat dengan kebijakan redistribusi pendapatan. Melalui mekanisme perpajakan dan transfer sosial, pemerintah dapat mengarahkan sebagian besar penerimaan untuk mendanai program-program yang bertujuan mengurangi kesenjangan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. Ini mencakup subsidi, bantuan tunai langsung, dan berbagai program lainnya yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup kelompok yang kurang mampu. Di balik kompleksitas dan pentingnya penerimaan pemerintah, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik juga menjadi isu yang tak kalah penting. Sistem yang transparan dan akuntabel membantu memastikan bahwa setiap rupiah yang diperoleh dari penerimaan pemerintah digunakan secara optimal dan sesuai dengan prioritas pembangunan. Transparansi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan fiskal. Sebagai platform yang dedikatif dalam menyajikan data makroekonomi, Eulerpool berkomitmen untuk menyediakan informasi yang transparan, akurat, dan komprehensif mengenai penerimaan pemerintah. Dengan analisis data yang mendalam dan metode penyajian yang user-friendly, kami berharap dapat meningkatkan pemahaman publik mengenai pentingnya penerimaan pemerintah bagi perekonomian. Dalam era digital ini, teknologi big data dan analisis data lanjutan menawarkan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan penerimaan pemerintah. Penggunaan data analisis memungkinkan identifikasi area-area yang membutuhkan perbaikan dan optimalisasi penerimaan, serta menyesuaikan kebijakan fiskal yang lebih responsif terhadap dinamika ekonomi. Eulerpool memanfaatkan teknologi ini untuk menyediakan insight yang lebih dalam mengenai tren penerimaan pemerintah dan implikasinya bagi ekonomi nasional. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam mengenai penerimaan pemerintah tidak hanya penting bagi pengambil kebijakan, tetapi juga bagi masyarakat umum yang terlibat dalam dialog publik terkait kebijakan fiskal dan pembangunan ekonomi. Keterlibatan masyarakat yang aktif dan informed dapat mendorong formulasi kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Melalui pelayanan kami di Eulerpool, kami berharap dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan literasi makroekonomi di Indonesia dan membantu pengguna dalam memahami dan memanfaatkan data penerimaan pemerintah untuk tujuan analisis, penelitian, dan pembuatan kebijakan yang lebih baik.

Pendapatan Pemerintah Thailand — FAQ

Berapa Pendapatan Pemerintah saat ini di Thailand?

Pendapatan Pemerintah saat ini di Thailand adalah 206,33 miliar THB per 1/8/2026.

Bagaimana perubahan Pendapatan Pemerintah di Thailand belakangan ini?

Pendapatan Pemerintah di Thailand naik dari 192,97 miliar THB (1/7/2026) menjadi 206,33 miliar THB (1/8/2026).

Berapa rekor tertinggi Pendapatan Pemerintah di Thailand?

Rekor tertinggi Pendapatan Pemerintah di Thailand adalah 416,43 miliar THB, tercatat pada 1/6/2026.

Berapa rekor terendah Pendapatan Pemerintah di Thailand?

Rekor terendah Pendapatan Pemerintah di Thailand adalah 14,66 miliar THB, tercatat pada 1/10/1987.

Berapa rata-rata historis Pendapatan Pemerintah di Thailand?

Rata-rata historis Pendapatan Pemerintah di Thailand adalah 125,18 miliar THB, dihitung dari 1/10/1987 hingga 1/8/2026.

Dari mana data Pendapatan Pemerintah untuk Thailand berasal?

Data Pendapatan Pemerintah untuk Thailand bersumber dari Bank Of Thailand dan dipublikasikan di Eulerpool.

Alat dan analisis lainnya

Alat gratis dan data pasar dari Eulerpool.