Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck mengusulkan penangguhan undang-undang rantai pasokan Jerman selama dua tahun. Usulan ini menyebabkan keresahan dalam koalisi lampu lalu lintas. Sementara Ketua FDP Christian Lindner menyambut baik rencana tersebut, SPD menyatakan keberatan. Habeck mengisyaratkan bahwa penangguhan undang-undang tersebut bisa menjadi bagian dari paket yang lebih besar untuk memperkuat lokasi ekonomi.

Industri mengecam undang-undang tersebut sejak pengenalan. Terutama kewajiban dokumentasi yang birokratis dan kesulitan pelaksanaan yang dikritik. Mengingat ekonomi Jerman yang stagnan, Habeck menganjurkan jeda, sampai pedoman Eropa yang relevan diberlakukan. “Itu akan menjadi yang terbaik. Saya menganggapnya sepenuhnya dapat dibenarkan,” katanya pada Hari Perusahaan Keluarga di Hotel Adlon Berlin.

Here is the translation of the heading to Indonesian:

"Direktur Utama Kamar Dagang dan Industri Jerman, Martin Wansleben, juga menyerukan untuk menangguhkan undang-undang rantai pasokan Jerman sampai standar Eropa berlaku. Dia berpendapat bahwa ekonomi Jerman tidak lagi boleh dibebani secara sepihak oleh peraturan nasional.

Ketua FDP Lindner menyambut baik usulan tersebut dan menyebutnya sebagai "komponen dari perubahan ekonomi". Dia menekankan bahwa penangguhan Undang-Undang Rantai Pasokan Jerman dan penerapan yang ramping dari arahan Eropa adalah hal yang masuk akal. Carl-Julius Cronenberg, pakar UKM dari fraksi parlemen FDP, mendesak Menteri Tenaga Kerja Hubertus Heil (SPD) untuk bertindak cepat. "Dengan penangguhan ini, kita menciptakan jeda bagi UKM.

Undang-undang Rantai Pasokan Jerman yang berlaku sejak awal tahun 2023 mewajibkan perusahaan untuk meningkatkan perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia di sepanjang rantai pasokan global mereka. Pedoman baru UE melangkah lebih jauh dalam satu hal penting: Pedoman ini menetapkan tanggung jawab perusahaan atas kerugian, sementara undang-undang Jerman hanya menetapkan sanksi oleh Kantor Federal untuk Ekonomi dan Pengendalian Ekspor (Bafa).

Seorang juru bicara Kementerian Ketenagakerjaan yang dipimpin oleh SPD menekankan bahwa eksploitasi tidak boleh menjadi model bisnis dan implementasi yang minim birokrasi harus selalu menjadi fokus. Martin Rosemann, juru bicara kebijakan pasar tenaga kerja dari fraksi SPD, terkejut dengan tuntutan Habeck dan mengkritik bahwa hak asasi manusia tidak boleh dikorbankan demi menarik perhatian para pengusaha.

Seorang juru bicara Kementerian Ekonomi menyatakan bahwa Habeck telah menyuarakan posisinya secara terbuka sejak musim gugur lalu dan ingin menghindari duplikasi dalam kewajiban pelaporan perusahaan. Namun, di dalam Partai Hijau, terdapat juga pendukung kuat dari undang-undang yang ada.

Insgesamt werden etwa 900 Stellen infolge der Insolvenz abgebaut. Rund 11.900 Stellen bleiben erhalten, erklärte ein Sprecher des Insolvenzverwalters.

Translate to Indonesian:
Secara keseluruhan, sekitar 900 pekerjaan akan hilang akibat kebangkrutan. Sekitar 11.900 pekerjaan akan tetap ada, jelas seorang juru bicara kurator kebangkrutan.

Diskusi tentang Undang-Undang Rantai Pasokan Mengungkap Ketegangan di Dalam Koalisi Lampu Lalu Lintas dan Prioritas yang Berbeda dalam Kebijakan Ekonomi. Sementara beberapa mendesak untuk keringanan dan daya saing, yang lain melihat kewajiban moral dan perlindungan hak asasi manusia dalam rantai pasokan sebagai hal yang tak tergantikan.