Pengadilan AS Menunjukkan Keraguan terhadap Kewenangan FCC atas Aturan Netralitas Jaringan

Dalam sebuah perubahan dramatis dalam perselisihan mengenai netralitas internet di Amerika Serikat, hakim federal banding di Cincinnati minggu ini meragukan apakah Federal Communications Commission (FCC) memiliki wewenang untuk memberlakukan kembali aturan netralitas internet yang penting. Kasus ini, yang diajukan oleh kelompok perwakilan penyedia layanan internet, menimbulkan pertanyaan apakah lembaga tersebut melampaui kewenangannya. Didukung oleh Presiden Joe Biden dari Partai Demokrat, FCC menghidupkan kembali aturan tersebut, yang awalnya diterapkan pada 2015 di bawah Presiden Barack Obama dan kemudian dicabut pada 2017 di bawah penggantinya, Donald Trump. Namun, Pengadilan Banding Sirkuit ke-6 AS pada bulan Agustus memblokir penerapan aturan tersebut sementara sengketa hukum berlanjut. Aturan netralitas internet mewajibkan penyedia layanan internet untuk memperlakukan data dan pengguna secara setara, dan melarang pengaturan istimewa yang memungkinkan peningkatan kecepatan jaringan bagi pengguna tertentu. Masalah ini berkisar pada apakah FCC dapat mengklasifikasikan internet broadband sebagai layanan telekomunikasi, yang akan memberikannya kontrol regulasi yang luas. Hakim Richard Allen Griffin menyatakan bahwa posisi FCC yang berubah-ubah dalam tiga periode pemerintahan terakhir mungkin menjadi masalah. Sementara itu, Wakil Konselor Umum FCC, Jacob Lewis, menegaskan bahwa undang-undang federal memberikan wewenang kepada lembaga tersebut untuk menerapkan aturan ini. Perusahaan teknologi besar seperti Amazon, Apple, Alphabet, dan Meta Platforms mendukung aturan netralitas internet, sementara industri telekomunikasi AS menentangnya. Komite lain dari Sirkuit ke-6 menerapkan doktrin "Major Questions" ketika memblokir tindakan FCC, yang memerlukan otorisasi yang jelas dari Kongres untuk langkah-langkah regulasi yang signifikan. Pandangan hukum ini menempatkan upaya FCC dalam perspektif baru dan meningkatkan tekanan pada pembuat undang-undang untuk memberikan kejelasan akhir.