Hambatan Baru dalam Perdagangan Properti Rongsokan – Menteri Kehakiman Buschmann Bertindak Tegas

Di kota-kota Jerman, penyalahgunaan lelang paksa dalam penjualan apa yang dikenal sebagai properti rongsokan hendaknya dicegah di masa depan. Menteri Kehakiman Marco Buschmann telah memutuskan untuk menggencarkan hukum yang berlaku di bidang ini dan dengan demikian menghentikan praktik bisnis yang tidak adil. Tujuannya adalah untuk menutup celah hukum yang saat ini sering digunakan untuk merugikan komunitas ekonomi lemah dan mengeksploitasi para migran. Model bisnis yang berdasarkan pada transaksi bermasalah dengan rumah-rumah bermasalah tersebut, seharusnya tidak lagi memiliki ruang gerak. Sebelumnya, properti ini merupakan target mudah bagi pelaku tidak jujur yang setelah memperoleh melalui prosedur lelang paksa, berperilaku parasit: mereka menyewakan rumah-rumah tersebut dalam kondisi kadang-kadang tidak manusiawi dan mengekstraksi uang sewa, tanpa memenuhi kewajiban pembayaran mereka. Rancangan yang diberitakan oleh kelompok media Funke mengindikasikan bahwa penyalahgunaan akan ditangani melalui reformasi administrasi. Otoritas administrasi lokal di masa depan akan memiliki hak untuk menarik manajemen properti dari pemilik sementara, jika properti diidentifikasi sebagai bermasalah. Administrator yang ditunjuk oleh pengadilan akan mengumpulkan pendapatan sewa dalam kasus-kasus tersebut. Inti dari tindakan yang direncanakan adalah memungkinkan pembeli properti semacam itu mengelola dan menyewakan hanya jika tawaran dari lelang paksa telah sepenuhnya dilunasi. Ini berbeda dengan legislasi saat ini, yang hanya meminta pemilik baru untuk memberikan jaminan keamanan, tanpa memastikan pembayaran penuh dari harga pembelian. Dengan pendekatan ini, Menteri Kehakiman dapat tidak hanya menciptakan lebih banyak keadilan, tetapi juga berkontribusi pada stabilisasi lingkungan yang kurang beruntung.