Lakukan investasi terbaik dalam hidupmu

Mulai dari 2 €
Analyse
Profil
🇸🇨

Seychelles Pendapatan Pemerintah

Harga saham

2,573 miliar SCR
Perubanan +/-
+294 Juta. SCR
Perubahan %
+12,12 %

Nilai saat ini dari Pendapatan Pemerintah di Seychelles adalah 2,573 miliar SCR. Pendapatan Pemerintah di Seychelles meningkat menjadi 2,573 miliar SCR pada 1/9/2023, setelah sebelumnya sebesar 2,279 miliar SCR pada 1/6/2023. Dari 1/3/2011 hingga 1/12/2023, rata-rata PDB di Seychelles adalah 1,78 miliar SCR. Nilai tertinggi sepanjang masa dicapai pada 1/12/2021 dengan 3,02 miliar SCR, sedangkan nilai terendah tercatat pada 1/3/2016 dengan 442,00 Juta. SCR.

Sumber: Central Bank of Seychelles

Pendapatan Pemerintah

  • 3 Tahun

  • 5 Tahun

  • 10 Tahun

  • 25 tahun

  • Max

Pendapatan negara

Pendapatan Pemerintah Sejarah

TanggalNilai
1/9/20232,573 miliar SCR
1/6/20232,279 miliar SCR
1/3/20232,068 miliar SCR
1/12/20222,349 miliar SCR
1/9/20222,237 miliar SCR
1/6/20222,358 miliar SCR
1/3/20221,856 miliar SCR
1/12/20213,016 miliar SCR
1/9/20211,901 miliar SCR
1/6/20211,919 miliar SCR
1
2
3
4
5
...
6

Serupa dengan Makrokennzahlen untuk Pendapatan Pemerintah

NamaSaat iniSebelumnyaFrekuensi
🇸🇨
Anggaran negara
-1,3 % of GDP-1,5 % of GDPTahunan
🇸🇨
Indeks Korupsi
71 Points70 PointsTahunan
🇸🇨
Nilai Anggaran Negara
-383 Juta. SCR59 Juta. SCRKuartal
🇸🇨
Pengeluaran militer
35,9 Juta. USD25,2 Juta. USDTahunan
🇸🇨
Pengeluaran negara
3,001 miliar SCR2,514 miliar SCRKuartal
🇸🇨
Pengeluaran negara
1,485 miliar SCR1,502 miliar SCRKuartal
🇸🇨
Peringkat Korupsi
20 23 Tahunan
🇸🇨
Utang negara
17,873 miliar SCR17,399 miliar SCRBulanan
🇸🇨
Utang negara terhadap PDB
60 % of GDP69 % of GDPTahunan

Pendapatan Pemerintah merujuk pada semua penerimaan yang diterima pemerintah, termasuk pajak, bea cukai, pendapatan dari badan usaha milik negara, pendapatan modal, dan bantuan luar negeri. Pendapatan Pemerintah merupakan bagian dari perhitungan keseimbangan anggaran pemerintah.

Apa itu Pendapatan Pemerintah

Penerimaan Pemerintah: Uraian Makroekonomi yang Mendalam Penerimaan Pemerintah merupakan komponen vital dalam analisis makroekonomi yang berfungsi sebagai fondasi bagi keberlangsungan ekonomi negara. Dalam konteks keterhubungan makroekonomi, penerimaan pemerintah memainkan peran signifikan dalam menentukan kebijakan fiskal, menyokong pembangunan infrastruktur, dan menyediakan layanan publik yang esensial. Sebagai platform profesional yang menampilkan data makroekonomi, Eulerpool memiliki komitmen untuk menyediakan informasi terperinci dan akurat mengenai setiap aspek penerimaan pemerintah, termasuk komponen utama, sumber penerimaan, serta dampaknya terhadap ekonomi secara keseluruhan. Secara umum, penerimaan pemerintah dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis utama yaitu: pajak, non-pajak, dan dana lainnya. Pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan pemerintah yang mencakup berbagai jenis seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Bea dan Cukai. Pajak-pajak ini dikumpulkan dari individu dan perusahaan untuk mendanai berbagai program pemerintah. Pajak Penghasilan, misalnya, diambil dari pendapatan individu dan laba perusahaan, sementara Pajak Pertambahan Nilai dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi barang dan jasa. Selain pajak, penerimaan non-pajak juga berkontribusi signifikan terhadap pendapatan nasional. Penerimaan ini dapat berasal dari dividen BUMN, denda dan sanksi, serta keuntungan dari aset pemerintah. Dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu kontributor utama dalam kategori ini. Pemerintah memiliki berbagai BUMN yang aktif dalam sektor strategis seperti minyak, gas, pertambangan, perbankan, dan transportasi. Pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan ini dalam bentuk dividen disalurkan kembali ke kas negara untuk membiayai pengeluaran publik. Selain itu, dana dari pinjaman, hibah, dan kontribusi internasional juga memberikan dorongan tambahan bagi penerimaan negara. Pinjaman jangka panjang dari lembaga internasional seperti Bank Dunia dan IMF sering kali digunakan untuk membiayai proyek-proyek besar infrastruktur. Hibah dari negara-negara sahabat atau organisasi internasional juga kerap disumbangkan untuk program-program kemanusiaan dan lingkungan yang mendesak. Penting untuk dicatat bahwa struktur dan komposisi penerimaan pemerintah sangat beragam antar negara, tergantung pada struktur ekonomi, kebijakan fiskal, dan tingkat pembangunan. Negara-negara maju umumnya memiliki sumber penerimaan yang lebih beragam dan stabil karena ekonomi mereka yang lebih matang dan sistem perpajakan yang lebih efisien. Di sisi lain, negara berkembang mungkin lebih bergantung pada penerimaan dari sektor tertentu, seperti pertanian atau pertambangan, serta bantuan internasional. Dampak penerimaan pemerintah terhadap ekonomi tidak bisa diabaikan. Penerimaan yang cukup dan stabil memungkinkan pemerintah untuk merancang dan melaksanakan kebijakan fiskal yang efektif. Kebijakan fiskal yang efektif, pada gilirannya, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketimpangan sosial. Anggaran belanja negara yang didukung oleh penerimaan yang memadai dapat diarahkan untuk membiayai proyek infrastruktur, menyediakan layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, serta berbagai program sosial lainnya. Selain itu, penerimaan pemerintah juga memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi makro. Dalam konteks ini, pemerintah dapat menggunakan penerimaan untuk mengelola siklus ekonomi, mengurangi dampak negatif dari fluktuasi ekonomi global, dan memitigasi risiko-risiko ekonomi lainnya. Sebagai contoh, dalam keadaan resesi, pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran publik untuk mendorong permintaan agregat dan menstabilkan ekonomi. Penerimaan juga berkaitan erat dengan kebijakan redistribusi pendapatan. Melalui mekanisme perpajakan dan transfer sosial, pemerintah dapat mengarahkan sebagian besar penerimaan untuk mendanai program-program yang bertujuan mengurangi kesenjangan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. Ini mencakup subsidi, bantuan tunai langsung, dan berbagai program lainnya yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup kelompok yang kurang mampu. Di balik kompleksitas dan pentingnya penerimaan pemerintah, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik juga menjadi isu yang tak kalah penting. Sistem yang transparan dan akuntabel membantu memastikan bahwa setiap rupiah yang diperoleh dari penerimaan pemerintah digunakan secara optimal dan sesuai dengan prioritas pembangunan. Transparansi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan fiskal. Sebagai platform yang dedikatif dalam menyajikan data makroekonomi, Eulerpool berkomitmen untuk menyediakan informasi yang transparan, akurat, dan komprehensif mengenai penerimaan pemerintah. Dengan analisis data yang mendalam dan metode penyajian yang user-friendly, kami berharap dapat meningkatkan pemahaman publik mengenai pentingnya penerimaan pemerintah bagi perekonomian. Dalam era digital ini, teknologi big data dan analisis data lanjutan menawarkan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan penerimaan pemerintah. Penggunaan data analisis memungkinkan identifikasi area-area yang membutuhkan perbaikan dan optimalisasi penerimaan, serta menyesuaikan kebijakan fiskal yang lebih responsif terhadap dinamika ekonomi. Eulerpool memanfaatkan teknologi ini untuk menyediakan insight yang lebih dalam mengenai tren penerimaan pemerintah dan implikasinya bagi ekonomi nasional. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam mengenai penerimaan pemerintah tidak hanya penting bagi pengambil kebijakan, tetapi juga bagi masyarakat umum yang terlibat dalam dialog publik terkait kebijakan fiskal dan pembangunan ekonomi. Keterlibatan masyarakat yang aktif dan informed dapat mendorong formulasi kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Melalui pelayanan kami di Eulerpool, kami berharap dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan literasi makroekonomi di Indonesia dan membantu pengguna dalam memahami dan memanfaatkan data penerimaan pemerintah untuk tujuan analisis, penelitian, dan pembuatan kebijakan yang lebih baik.