Komisi UE telah memulai prosedur investigasi terhadap platform e-commerce Shein. Brussel menduga perusahaan yang didirikan di Tiongkok tersebut melanggar undang-undang perlindungan konsumen Eropa.

Menurut seorang pejabat Uni Eropa, ada "kecurigaan yang berdasar" bahwa Shein menggunakan klausul kontrak yang tidak adil, diskon harga yang menyesatkan, dan praktik bisnis yang tidak jujur. Penyelidikan ini merupakan bagian dari pemeriksaan yang lebih luas terhadap pedagang daring Tiongkok - penyelidikan serupa terhadap Temu sudah berlangsung.

Shein, yang kini berkantor pusat di Singapura, berencana untuk melakukan penawaran umum perdana di London pada paruh pertama tahun 2025 dengan penilaian yang ditargetkan sebesar 50 miliar pound. Selain hambatan regulasi di Eropa, kebijakan perdagangan Donald Trump yang diperketat dengan tarif baru untuk barang-barang kecil juga dapat menekan model bisnis raksasa fast fashion tersebut.

Uni Eropa mengejar garis yang lebih keras terhadap impor murah dari China, terutama mengingat meningkatnya jumlah barang palsu dan berpotensi berbahaya dari Asia. Pada hari Rabu, Komisi juga mengumumkan akan meminta platform seperti Shein, Temu, dan Amazon Marketplace lebih bertanggung jawab atas produk ilegal atau tidak aman. Pada tahun 2024, lebih dari 90 persen dari 4,6 miliar paket kecil yang diimpor ke Uni Eropa berasal dari China.

Shein menyatakan bahwa mereka memiliki tujuan untuk "memberikan pengalaman belanja online yang aman bagi konsumen Eropa" dan ingin "bekerja sama erat dengan otoritas perlindungan konsumen nasional dan Komisi Eropa". Jika perusahaan melanggar aturan UE, denda dapat dikenakan oleh otoritas nasional di negara-negara anggota.

Shein juga sudah menjadi perhatian Uni Eropa karena praktik penguasaan pasar. Dalam prosedur terpisah ini, denda hingga enam persen dari penjualan tahunan global dapat dikenakan.

Bahkan di Inggris, tekanan politik meningkat. Anggota parlemen Inggris mengkritik Shein karena kurangnya transparansi dan kerja sama yang lamban dengan komite penyelidikan. Platform tersebut seharusnya tidak memberikan informasi yang jelas tentang apakah rantai pasokannya mencakup kapas dari wilayah Xinjiang di Tiongkok – sebuah wilayah yang dikaitkan dengan tuduhan kerja paksa.

Shein berulang kali menolak tuduhan tersebut dan menekankan bahwa mereka menerapkan "kebijakan tanpa toleransi" terhadap kerja paksa.